TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPTK

By Admin 08 Nov 2019, 08:43:41 WIB Jasa Konstruksi & Peralatan
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPTK

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

Hati-hati para pejabat, pelaksana kegiatan, aparat, media atau siapa saja ketika menyebut PPTK. Bisa-bisa salah kaprah dan ujung-ujungnya gagal paham. Ternyata PPTK itu terdapat beberapa varian berdasarkan ruang lingkup tugas dan dasar aturannya. Mari kita belajar bersama dan berhati-hati bersama agar tidak ada yang di dzolimi.

Beberapa hari terakhir ini kembali mencuat diskusi tentang PPTK dalam pengadaan barang/jasa. Bahkan dampaknya sudah masuk ke ranah proses hukum pidana khusus. Seolah-olah PPTK menjadi penanggungjawab penuh atas tidak berhasilnya sebuah proses pengadaan. Bahkan dibeberapa kasus, justru oknum yang menjabat PPTK, yang memang merasa powerfull melebihi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertandatangan kontrak. Atas dasar diskursus itu mari kita buka asal-usul PPTK ini.

Dari hasil penelusuran beberapa peraturan ditemukan fakta bahwa singkatan/akronim PPTK, setidaknya mempunyai arti dan ruang lingkup di 3 peraturan. Celakanya akronim PPTK di tiga peraturan ini ternyata berbeda ruang lingkupnya.

Akibat dari akronim yang sama yaitu PPTK kemudian didekati dengan pola pemahaman “UU Kebiasaan” yang berlaku, kemudian diimplementasikan tanpa membaca aturan sesuai konsideran dan dasar hukum yang digunakan, fakta dilapangan pencampuran antara kebiasaan dan keinginan akhirnya memunculkan pembenaran atas satu hal yang keliru.

Saya akan coba bahas satu persatu akronim berdasarkan 3 peraturan ini.

PPTK versi PP 58/2005

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan seluruh turunannya mendefinisikan PPTK sebagai Pejabat “Pelaksana Teknis Kegiatan“.

Definisi

Pasal 1 angka 16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatandari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Definisi ini menggambarkan bahwa PPTK adalah pejabat unit SKPD yang melaksanakan kegiatan berdasarkan program pada bidang tugasnya. Jika demikian patut kiranya disebutkan bahwa jabatan PPTK ini adalah tugas struktural terkait tugas pokok dan fungsi jabatan.

Kemudian terdapat juga kalimat “kegiatan dari suatu program”. Jika kita runut dari definisi UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 1 angka 16, bahwa Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatanyang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Secara teknis kemudian definisi UU 25/2004 dan PP 58/2005 dituangkan dalam Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 1 menjelaskan secara tersetruktur tentang Program, Kegiatan, Output dan Outcame.

41. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

42. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modaltermasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output)dalam bentuk barang/jasa.

43. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

44. Keluaran (output) adalah barang atau jasayang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Disini jelas bahwa tanggungjawab PPTK (Versi PP 58/2005) dibatasi hingga terlaksananya sebuah kegiatan dengan baik. Apakah tugas PPTK sampai pada menjamin output (barang/jasa) dari sisi kualitas dan kuantitas? Untuk menjawab ini mari kita kupas PP 58/2004 dan Permendagri 13/2006 pada pasal 12 tentang ruang lingkup Tugas PPTK(Versi PP 58/2005).

Ruang Lingkup Tugas

Pasal 12

(1) Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakanprogram dan kegiatan dapat menunjukpejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.

(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:

1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

2. melaporkan perkembangan pelaksanaankegiatan;

3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan.

Penjelasan Pasal 12

Ayat (1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam ayat ini melalui usulan atasan langsung yang bersangkutan.

Ayat (2) Yang dimaksud dokumen anggaran adalah baik yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Jelas sekali ruang lingkup tugas dan tanggungjawab PPTK (Versi PP 58/2005)adalah sejauh-jauhnya hanya sampai pada “DOKUMEN ADMINISTRASI” Kegiatan dan“DOKUMEN ADMINISTRASI” Pembayaran.

Kiranya tegas sekali bahwa tanggungjawab PPTK (Versi PP 58/2005) paling jauh hanyalah sampai pada Dokumen Administrasi Kegiatan dan Dokumen Administrasi Pembayaran. Artinya PPTK (Versi PP 58/2005) hanya bertanggungjawab secara formil terhadap administrasi kegiatan dan pembayaran (Dokumen administrasi SPP-LS Permendagri 13/2006 Pasal 92).

Sedangkan secara materiil output barang/jasa dipertanggungjawabkan oleh personil yang melaksanakan pengadaan barang/jasa (pasal 1 angka 44 Permendagri 13/2006) dalam hal ini adalah PPK.




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Write a comment

Ada 1 Komentar untuk Berita Ini

View all comments

Write a comment